Andai Saya Jadi Anggota DPD RI (Bagian II)

Untuk melihat info lomba  DPD dengan tema "Seandainya Saya Menjadi Anggota DPD RI" klik di sini.
Untuk melihat tulisan saya sebelumnya klik di "Andai Saya Jadi Anggota DPR".

        Melanjutkan tulisan saya sebelumnya pada Lomba DPD tentang hal-hal yang ingin saya lakukan bila menjadi anggota DPD RI dari segi fertilitas, mortalitas, dan migrasi, saya juga ingin menambahkan beberapa pembenahan dari segi sistem informasi untuk mendukung pemaksimalan fungsi pengawasan pada DPD RI. Adapun pembenahan-pembenahan tersebut saya rincikan sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi terpadu antara DPR-DPD sehingga DPD dapat dengan mudah melakukan cross-check pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di DPR, baik dari segi anggaran, waktu & tempat pelaksanaan, maupun anggota yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga apabila dirasa ada kejanggalan maka DPD dapat melakukan tindak lanjut dengan lebih cepat dan efisien. Sistem Informasi ini dapat dibagi menjadi beberapa modul sistem informasi yang dibawahi oleh masing-masing komite yang membidangi modul tersebut, misal modul otonomi daerah akan dikelola oleh DPD komite I, dan anggota DPD yang bukan merupakan anggota DPD Komite I tidak memiliki hak akses kepada modul tersebut.
2. Membangun social network internal DPD-DPR sehingga anggota DPD dan DPR dapat mendiskusikan masalah-masalah yang berlangsung di pemerintahan dan masyarakat secara lebih terbuka dan umum, dengan harapan penyelesaian permasalahan tersebut dapat dicapai dengan lebih cepat dan baik karena melibatkan pemikiran dari lebih banyak pihak.
3. Membangun sistem laporan online, dimana hasil pelaksanaan dari Undang-undang oleh DPR dibuat dalam format laporan yang dapat diakses secara cepat oleh DPD sehingga memudahkan untuk melakukan cross-check.
4. Membangun Modul Saran dan Pendapat, yang dapat diisi oleh masyarakat luas mengenai keluhan, saran, kritik dan pendapat mengenai kinerja DPR-DPD selama ini, dimana modul ini akan secara otomatis meneruskan informasi tersebut kepada situs web Komite terkait yang membawahi masalah bersangkutan. Misal, seseorang menuliskan keluhan mengenai pupuk bersubsidi yang sulit didapat sehingga merugikan petani, sistem kemudian mendeteksi kata "pupuk" dan "petani", informasi tersebut kemudian akan diteruskan ke Komite II yang membidangi pertanian dan perindustrian. Sistem ini bisa memanfaatkan teknologi data mining.
5. Melakukan polling dan survey online secara berkala mengenai tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja DPR dan DPD yang diisi oleh masyarakat, dan hasilnya akan dipresentasikan melalui grafik selama kurun waktu tertentu, sehingga DPD, DPR dan masyarakat dapat memantau perkembangan kinerja DPR dan DPD dari waktu ke waktu.
6. Selain tingkat kepuasan, polling dan survey online juga dapat dilakukan untuk mengkaji bidang apa saja yang masih memerlukan pembenahan, misal pendidikan dan pertanian. Survey ini didasarkan pada tempat tinggal peserta survey, misal Jawa Barat. Grafik ini kemudian akan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan mengenai efektifitas suatu kebijakan. Grafik ini juga akan disandingkan dengan grafik tingkat kepuasan kinerja DPD dan DPR di wilayah terkait, sehingga dapat di cross-check apakah kinerja DPD dan DPR yang masih kurang akan berpengaruh terhadap bidang yang dibawahinya.

        Apapun teknologi yang dipakai, seandainya saya menjadi anggota DPD RI, hendaknya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama masyarakat umum.